Pemerintah Indonesia Usut Dugaan Ford Mengakali Pajak

Kisah para pemilik dealer Ford yang menuntut PT Ford Motor Indonesia (FMI) atas hengkangnya mereka dari Tanah Air, belum juga usai. Namun sudah terkuak lagi informasi tak mengenakkan mengenai perusahaan yang mendistribusikan Ford untuk pasar Indonesia ini. FMI diduga mengakali pajak PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) impor Everest. Pemerintah pun disebut langsung turun tangan untuk mengusut hal ini.

“Saya akan mempelajari kasusnya,” ujar Ken Dwijugiasteadi, Direktur Jenderal Pajak, seperti dirilis Reuters, kemarin, (15/9). Menurut Ken, pihaknya tak akan tebang pilih dalam melakukan penyelidikan. “Kami akan menyelidiki siapa saja yang terlibat pelanggaran pajak,” imbuh Ken.

Kasus ini disebutkan Reuters berpotensi merugikan pemerintah Indonesia hingga ratusan milliar rupiah. Dugaan ini terungkap setelah sebuah koran nasional menerima surat dari sumber anonim yang menyatakan bahwa telah terjadi perubahan spesifikasi kendaraan agar terhindar dari pajak tinggi.

Modus menyiasati pajak ini disebutkan dilakukan oleh FMI dengan mengubah spesifikasi dan memodifikasi Everest sebelum dan sesudah impor. Untuk modifikasinya, mereka bekerjasama dengan pihak karoseri RMA di Thailand.

Kronologisnya, pihak FMI yang mendapatkan suplai Everest dari Auto Alliance Thailand (AAT) mendapatkan unit SUV dengan konfigurasi bangku 7 tempat duduk. Konfigurasi ini adalah satu-satunya yang diproduksi oleh Ford di Thailand. Setelah dimodifikasi menjadi 10 seater, Everest pun dikirim ke Indonesia. Karena berformat 10-seater maka pajak yang dikenakan saat impor pun hanya 10%.

Hal ini dianggap penting untuk dilakukan demi mendapatkan margin keuntungan yang lebih besar. Pasalnya dengan pengenaan PPnBM yang seharusnya, maka akan terkena pajak 40%. Sebagai contoh, bila penjualan Everest pada 2011 dengan pajak ideal 40% pada harga jual sekitar Rp 295 juta, berarti Ford seharusnya membayar pajak Rp 118 juta per unit. Namun, dengan pajak 10%, perusahaan cukup bayar Rp 29,5 juta per unit. Artinya, ada selisih Rp 88,5 juta per unit. Selisih inilah yang coba dihindari FMI dari setiap unitnya.

Setelah sampai di dealer, Ford Everest 10-seater pun dikembalikan menjadi 7-seater. Bahkan pihak dealer disebut memberikan pilihan bagi para konsumen jika masih ingin menerima kendaraannya dalam format bangku berkapasitas 10 penumpang. Kejadian ini disebut sudah terjadi sejak 2007 dan berlanjut hingga 2014.

Lalu, siapa yang paling dirugikan dalam hal ini? Tentunya adalah pemerintah. Pajak yang harusnya disetorkan dengan jumlah tertentu, malah tidak diterima sesuai keharusan. Kerugian negara diduga mencapai ratusan miliar rupiah. Jika penjualan Everest pada tahun 2011 adalah 1.639 unit, maka Ford kekurangan bayar pajak Rp 145 miliar. Angka ini akan lebih besar lagi, mengingat Ford juga menjual Everest pada tahun-tahun berikutnya hingga saat ini.

Nama Ford di Indonesia belakangan memang tak juga membaik. Setelah Januari lalu mereka mengumumkan berhentinya operasional di Indonesia, mereka pun dituntut oleh pengguna dan dealer yang merasa dirugikan karena pengambilan keputusan sepihak tersebut. Di Indonesia Ford memang tak juga mempunyai strategi penjualan yang baik.

Hal ini cukup disayangkan, lantaran portfolio produk mereka terbilang kompetitif. Di segmen hatchback, mereka punya Fiesta dengan mesin paling canggih di kelasnya, yakni 1.0 liter Ecoboost. Sementara di kelas crossover yang sedang ramai, produk mereka Ecosport juga tak kalah menarik dibanding kompetitor. Pun di segmen Big SUV, Everest merupakan salah satu model dengan fitur dan mesin terbaik di kelasnya.

Baca Juga: Nusantara tetap layani pengguna Ford