Insentif Belum Jelas, Mengapa Mitsubishi Tetap Jual Outlander PHEV?

Mitsubishi Outlander PHEV meluncur Juli lalu. Langkah ini tergolong berani, mengingat ia hadir saat peraturan pemerintah terkait kendaraan listrik belum pasti. Alhasil, banderolnya melonjak hingga Rp 1,289 miliar (OTR Jakarta).

Padahal, pemerintah menjanjikan bakal memberikan insentif (fiskal dan non-fiskal) untuk kendaraan listrik dari pabrikan otomotif di Tanah Air. Kebijakan itu membantu harga jual menjadi lebih ramah terhadap kantung konsumen. Apa alasan produsen otomotif asal Jepang itu?

Menurut Irwan Kuncoro, Direktur Penjualan dan Pemasaran PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), tak lain untuk mengenalkan kendaraan berteknologi Plug-in Hybrid Electronic Vehicle (PHEV) di Tanah Air. Ini dianggap perlu agar masyarakat bisa lebih familiar dan memahaminya.

Ia pun mengakui bila turunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2019 sudah diputuskan, berpengaruh pada banderol Outlander PHEV. SUV ini bisa menjadi lebih terjangkau untuk dimiliki konsumen. Namun, pihaknya hanya bisa menunggu, lantaran aturan pelaksanannya tengah digodok dan ditargetkan keluar maksimal setahun ke depan.

"Sebetulnya Mitsubishi dan industri otomotif lain sedang menunggu dari pemerintah karena angka-angkanya belum ada (insentif). Harusnya dengan keluarnya Perpres, ini menjadi arahan, pemicu, nantinya semua departemen bergerak,” terangnya di Jakarta, Rabu (04/09).

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan lain. Bagaimana dengan konsumen yang membeli duluan? Apakah ada kompensasi? Mitsubishi sebenarnya menyadari. Tapi dikatakan Irwan, pihaknya telah menginformasikan kepada pembeli tentang kondisi yang berlaku. Dan menyerahkan seluruh keputusan kepada konsumen.

Sayang ia tak menjelaskan secara detail langkah apa yang dilakukan untuk pembeli Outlander PHEV periode sebelum adanya aturan. Walau begitu, produsen otomotif berlambang tiga berlian itu mengaku SUV hibrida miliknya diterima cukup baik. Sekalipun ada beberapa pelanggan yang menahan pembelian hingga harga turun.

“Kami mulai jual dan pengiriman pada November, sejauh ini ada saja yang prospect atau bahkan sudah inden. Pasti kami jelaskan ke konsumen, harga sekian itu memang dengan aturan yang berlaku sekarang. Mungkin 1-2 konsumen bertanya tentang kebijakan itu, tapi kami tidak bisa jawab kan. Namun, konsumen mengertilah, itu bukan hal yang bisa kami janjikan,” jelasnya.

Terlepas dari insentif itu, Mitsubishi juga mengharapkan pemerintah segera membangun infrastruktur pendukung, seperti stasiun pengisian baterai. Tanpanya, sulit bagi kendaraan elektrifikasi dapat bekerja dengan baik di jalan Indonesia. (Hfd/Odi)

Baca Juga: Mitsubishi Enggan Jual i-MiEV, Ini Alasannya