Dialog ICMS: Tantangan Pajak dan Peluang Industri Otomotif Masa Depan

Indonesia Center for Mobility Studies (ICMS) bikin acara di IIMS 2025. Bertemakan ‘Dialog Industri Otomotif Nasional’, banyak hal strategis yang dipaparkan. Secara garis besar, dalam diskusi panel, membahas isu-isu terkini terkait kebijakan baru pemerintah. Yakni mengenai perpajakan dan tarif kendaraan bermotor yang mulai diberlakukan sejak awal 2025. Lalu menjabarkan seperti apa dampaknya terhadap performa bisnis sektor terkait.

“Dalam kondisi pasar yang sangat menantang seperti saat ini. Dialog yang digelar ICMS diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Yakni untuk terus mengeksplorasi berbagai pemikiran. Lalu mengidentifikasi tantangan-tantangan serta peluang dalam industri otomotif pada masa depan,” tutur Munawar Chalil, Ketua Umum ICMS, dalam sambutan di Hall C1 JIExpo (18/2).

Untuk diketahui, pasar kendaraan bermotor dewasa ini tengah menghadapi berbagai tantangan sebagai akibat dari melemahnya daya beli masyarakat. Tahun lalu saja penjualan tak sampai 1 juta unit.

Namun, di tengah menurunnya pasar kendaraan bermotor, segmen kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) menunjukkan pertumbuhan fenomenal. Yakni sebesar 153 persen, dengan angka penjualan yang meroket dari 17 ribu unit pada 2023 menjadi 43 ribu unit pada 2024.

Pemetaan Pasar dan Pengaruh PPN 12 Persen

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan insentif untuk kendaraan listrik BEV produksi lokal. Sementara itu, meskipun lebih moderat, penjualan kendaraan hybrid juga mengalami kenaikan sebesar 8 persen.

Untuk memperluas pasar kendaraan listrik berbasis teknologi hybrid. Pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif berupa diskon 3 persen PPnBM-DTP untuk kendaraan hybrid produksi lokal pada tahun ini. Diharapkan dapat mempercepat transisi menuju kendaraan ramah lingkungan.

Josua Pardede, ekonom Permata Bank memaparkan. Industri otomotif merupakan padat karya dan saling berkaitan. Saat sektor ini melambat akan mempengaruhi daya beli. “Apakah kita terjebak di penjualan 1 juta unit? Paling tinggi 2013 1,3 juta unit. Paling rendah saat pandemi di bawah 1 juta. Dari sudut pandang domestik ini karena penurunan kelas menengan. Lalu faktor lain: suku bunga tinggi, passenger car menurun, penjualan kendaraan komersial juga mengalami penurunan. Ada kombinasi global dan domestik,” terangnya.

Tantangan berikutnya adalah tarif PPN 12 persen dan opsen. Mobil merupakan barang yang dikategorikan mewah oleh pemerintah. Maka ikut terdampak, sehingga harga unit cenderung meningkat. Namun kalau dilihat dampak dari pajak opsen sebagai implementasi terkait UU HKPD, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk berikan fleksibilitas.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setelah opsen tiap daerah bervariasi. Kalau di Sumatra Utara turun 15 persen, BBNKB naik 66 persen. Di Kaltim, baik PKB dan BBNKB turun, jadi tidak semua daerah. Josua menilai akan ada potensi di sana. Harga kendaraan naik, ada insentif hybrid tapi kebijakan atau kenaikan harga dapat mempengaruhi kelas menengah. Kalau dilihat market mobil konvensional (ICE) itu masih yang terbesar yakni 88 persen. Hybrid 7 persen dan BEV masih sekitar 5 persen.

“Untuk tahun ini harapannya dengan berbagai insentif sekalipun ada pajak dan opsen. Pemerintah harus berikan stimulus lanjutan. Perlu ditekankan kepada pemerintah, industri otomotif itu padat karya. Kalau tidak ditolong, pasti akan berpengaruh terhadap ekonomi ke depan,” tegas Josua Pardede, dalam presentasi.

Tanggapan APM Terhadap Kebijakan PPN 12 Persen

Melihat hal itu, Hyundai mencoba mencermati dan mengikuti kebijakan berlaku. Menurut Thomas Pamungkas, Head of Sales Strategy PT Hyundai Motors Indonesia (HMID). Mungkin pemerintah sudah punya banyak pertimbangan. “Bukan keputusan ujug-ujug. Beberapa dampak bakal terjadi. Strategi dari masing-masing brand karena ini terjadi untuk semua brand. Aksi dari masing-masing APM akan berbeda. Kalau kami, memberi kemudahan suku bunga rendah, low DP, itu salah satu inisiatif dari tiap pabrikan,” terang dia.

Luther Panjaitan, Head of Marketing, PR & Government BYD Indonesia juga memberikan tanggapan. “BYD bukan di posisi setuju tidak setuju, kami dukung. Bahkan in a positive way beberapa waktu lalu insentif khusus untuk kendaraan EV dengan local content tertentu. Mungkin membuat kami atau industri lain yang ingin investasi mempercepat proses lokalisasi. Ada fairness dari sisi kompetisi, tepat guna dari sisi insentif. Posisi kami pasti mendukung sepenuhnya. Kami lakukan hal terbaik, agar kemungkinan masyarakat memiliki BEV menjadi lebih besar,” ucapnya.

Kemudian Philardi Sobari, Head of Public Relation Toyota Astra Motor turut menjabar langkah perusahaan terkait pajak baru ini. “Kami memiliki model di market LCGC dan medium 4x2. Kalau melihat (PPN 12 persen) di Agya, harga mobil naik Rp1 juta. Lalu Rush dan Avanza naik Rp2 juta. Kami mencoba mengimbangi dengan tidak menaikan harga manufaktur, yang biasanya naik 2025. Ini kenaikan murni dari faktur pajak. Kami berharap hal ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Setelah tahun pemilu biasanya sektor otomotif membaik. Harapannya tahun ini bisa tembus 1 juta unit lagi,” pungkasnya, penuh optimis. (ALX/ODI)

Baca Juga: 

BYD Indonesia: Selain Insentif, Produk Juga Berperan Penting

ICMS Gelar Dialog Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor 2025, Dorong Penjualan Capai 1 Juta Unit