Isu pajak 0 persen untuk mobil baru sempat disampaikan Kementerian Perindustrian. Tujuan awalnya ingin mengungkit daya beli masyarakat. Juga dicita-citakan menggerakkan kembali putaran roda manufaktur otomotif. Namun jawaban soal pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB) sekarang menjadi gamblang. Kementerian Keuangan yang jadi regulator, lugas menolak itu dengan alasan pemerataan insentif.

"Kami saat ini tidak mempertimbangkan untuk memberikan pajak mobil baru sebesar 0 persen. Itu seperti yang disampaikan oleh industri dan Kementerian Perindustrian. Kami mencoba untuk memberikan dukungan kepada sektor industri keseluruhan. Melalui insentif-insentif yang sudah kami berikan. Lalu akan kami lakukan evaluasi yang sangat lengkap. Sehingga jangan sampai kami memberi insentif di satu sisi. Yang kemudian memberikan dampak negatif pada kegiatan ekonomi lain,” papar Sri Mulyani, Menteri Keuangan dalam konferensi pers daring, bertajuk APBN KITA Edisi Oktober 2020 (19/10).

Untuk diketahui, sebelumnya Kemenperin telah mengajukan relaksasi sejumlah pajak untuk mendukung keringanan pembelian kendaraan. Antara lain pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru sebesar 0 persen. Kemudian PPN, serta pajak daerah yang mencakup bea balik nama (BBN), pajak kendaraan bermotor (PKB) maupun pajak progresif.

Pernyataan itu dilontarkan Taufiek Bawazier, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian. Ia berharap agar krisis Covid-19 ini hanya berdampak sementara. Dan dapat diselesaikan dengan insentif fiskal. Mengingat, penentu pemulihan ada pada sisi permintaan. "Relaksasi pajak ini paling tidak memberikan upaya baru. Yakni membuka demand yang selanjutnya dapat meningkatkan utilisasi industri," klaim dia.

Baca juga: Wacana Investasi Tesla di Indonesia dan Pemerintah Pakai Mobil Dinas Berbasis Listrik

Rencana Kemenperin harus pudar. Sementara itu kinerja industri otomotif pada semester pertama 2020 terbilang melambat dibandingkan periode sama tahun lalu. Pandemi Covid-19 merontokkan sendi-sendi bisnis sejak Maret 2020. Namun, pada semester kedua tahun ini, mulai ada perkembangan ke arah positif. Walau pertumbuhan tidak begitu kencang. Pameran otomotif untuk mendukung penjualan juga ditiadakan hingga akhir tahun.

DP 0 Persen Mobil Listrik

Bagian lain soal DP 0 persen mobil listrik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin melesatkan program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL BB). Demi mewujudkan itu, mereka meminta perbankan nasional memberi kelonggaran. Khususnya dalam memberi pembiayaan jenis moda terkait, sesuai canangan pemerintah dalam Peraturan Presiden No 55/2019. Implementasinya berupa uang muka 0 persen bulan depan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sudah mengumumkan untuk menurunkan besaran DP kredit bagi kendaraan listrik. Dari 5 hingga 10 persen, menjadi menjadi 0 persen dan mulai berlaku pada 1 Oktober nanti. “Guna mendukung pemberian kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor yang berwawasan lingkungan. Bank Indonesia menurunkan Down Payment (DP) kredit kendaraan jenis itu menjadi 0 persen. Keputusan ini tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Termasuk hanya berlaku bagi bank yang mempunyai rasio kredit bermasalah (non-performing loan atau NPL) di bawah 5 persen,” terang dia beberapa waktu lalu.

Tingkat penilaian kualitas kredit untuk pembelian jenis kendaraan KBL BB dengan plafon sampai Rp 5 miliar. Itu hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok atau bungaMenurut OJK, insentif-insentif itu sesuai dengan POJK No.51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten dan perusahaan publik. Mereka dapat diberikan insentif. Antara lain berupa ikutserta dalam program pengembangan kompetensi sumber daya manusia, atau penganugerahan sustainable finance award. (Alx/Tom)

Baca juga: Investasi Pabrik Baterai Sampai Rp 295 Triliun, Indonesia Siap Bikin Battery Holding