Mulai 1 Juni 2026, Warga Jakarta Bisa Bayar Pajak Kendaraan Tanpa Denda

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menghadirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Melalui kebijakan ini, masyarakat mendapat keringanan berupa pembebasan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dengan adanya relaksasi tersebut, wajib pajak hanya perlu melunasi pokok pajak tanpa dikenakan bunga atau denda akibat keterlambatan. Program ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakan kendaraan, termasuk bagi pemilik kendaraan bekas yang sedang mengurus proses balik nama.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta menjelaskan, kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pemberian insentif dilakukan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta pada 22 Juni 2026 sekaligus menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Bapenda, pembebasan sanksi administratif diberikan secara otomatis melalui sistem sehingga masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan khusus saat melakukan pembayaran.

“Kebijakan pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB Tahun 2026 ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026 untuk sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang,” tulis Bapenda DKI dalam keterangan resminya.

Selain Jakarta, sejumlah daerah lain juga menjalankan program serupa sepanjang 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan diskon PKB sebesar 5 persen untuk kendaraan roda dua dan roda empat mulai 20 Februari hingga 31 Desember 2026. Potongan tersebut langsung mengurangi nilai pokok pajak sehingga besaran sanksi turut menyesuaikan.

Di Bali, program keringanan berlaku sejak 5 Januari 2026 berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025. Kendaraan bermesin hingga 200 cc memperoleh pengurangan pokok PKB sebesar 8 persen, sedangkan kendaraan di atas 200 cc mendapat potongan 9 persen. Wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan juga berhak atas tambahan diskon.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar pemutihan mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Program tersebut mencakup pembebasan denda, penghapusan tunggakan pajak kendaraan, serta kewajiban pembayaran hanya untuk satu tahun berjalan.

Bagi masyarakat Jakarta yang memiliki tunggakan PKB maupun BBNKB, periode pemutihan ini menjadi kesempatan untuk menghemat biaya sekaligus menuntaskan kewajiban administrasi kendaraan sebelum masa program berakhir pada 31 Agustus 2026. (BGX/ODI)

Baca Juga:

SIM Digital Korlantas Sah Secara Hukum, Begini Cara Membuat dan Menggunakannya

Jangan Sembarangan! Ini Tips Merawat Helm Premium Agar Awet