Menperin Tegaskan Insentif Mobil LCGC Berlanjut hingga 2031 dan Mau Evaluasi Kebijakan

Dalam rangka menghadiri World Expo 2025 di Osaka, Jepang pekan lalu. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu dengan tiga petinggi pabrikan otomotif sana. Salah satunya Chairman Suzuki Motor Corporation, Osamu Suzuki. Pertama, ia mendapat curahan hati terkait penurunan signifikan penjualan kendaraan niaga ringan di Indonesia. 

Osamu Suzuki menyatakan kekhawatirannya atas kondisi pasar yang menurun. Ia menilai bisa berdampak terhadap produk andalan mereka seperti Suzuki Carry. Namun, perusahaan mengaku tetap berkomitmen mendukung pasar Indonesia. Dan menyambut baik arahan Menperin untuk tidak melakukan PHK. Agus Gumiwang menanggapi hal itu dengan menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi berbagai kebijakan. Itu demi merangsang kembali permintaan kendaraan niaga. Termasuk melalui pembelian pemerintah daerah dan insentif fiskal di ranah UMKM.

Pabrikan Minta TKDN Dibikin Fleksibel

Sementara itu, Toyota Motor Corporation dalam pertemuan tersebut, juga menyampaikan aspirasi penting kepada Menperin. TMC meminta adanya relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk kendaraan hybrid. Saat ini, beberapa varian hybrid Toyota seperti Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross sudah mencapai TKDN di atas 40 persen. Namun mereka mengusulkan agar regulasi TKDN untuk kendaraan elektrifikasi lebih fleksibel. Sehingga dapat  menarik investasi dan mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan.

Menperin Agus Gumiwang menyambut positif usulan tersebut dan menyatakan bahwa pemerintah terbuka untuk mendiskusikan relaksasi TKDN secara selektif. Kemudian menjanjikan bakal tetap menjaga arah kebijakan industrialisasi dalam negeri. “Kami akan pelajari permintaan tersebut. Karena prinsipnya kami ingin membangun industri otomotif nasional yang kuat. Namun juga kompetitif secara global,” ujar dia dalam keterangan resmi.

Agus Gumiwang juga memastikan bahwa program insentif Low Cost Green Car (LCGC) akan terus dilanjutkan hingga 2031. Hal ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan kendaraan bagi masyarakat serta mendukung transisi elektrifikasi secara bertahap. “Program LCGC terbukti berhasil meningkatkan kepemilikan kendaraan masyarakat. Juga mendukung industri otomotif nasional. Oleh karena itu, insentif untuk LCGC akan kami lanjutkan hingga 2031,” imbuhnya lagi.

Pernyataan itu diharapkan memberikan kepastian jangka panjang bagi prinsipal dan pelaku industri. Yakni agar terus memproduksi maupun mengembangkan kendaraan hemat energi di dalam negeri. Sebab bukan rahasia lagi kalau industri otomotif nasional sedang tidak baik-baik saja. Daya beli melemah akibat pertumbuhan ekonomi yang terhambat. 

Daya Saing dan Kolaborasi Investasi

Kementerian Perindustrian juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan prinsipal otomotif sangat penting. Terutama dalam menghadapi transisi elektrifikasi, tantangan global, serta menjaga keseimbangan antara produksi lokal dan ekspor. “Pasar otomotif Indonesia sangat besar. Dan industri ini telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kita harus jaga bersama agar tidak terjadi guncangan di sektor ini,” tutup Agus Gumiwang.

Adapun pertemuan-pertemuan strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi industri. Diklaim juga sebagai langkah menciptakan iklim investasi nan kondusif. Serta menjaga keberlanjutan dan kinerja sektor otomotif nasional yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor manufaktur. (ALX/ODI)

Baca Juga: 

Menperin Minta Pabrikan Jepang Tidak Naikkan Harga Mobil, Upayakan Deregulasi dan Insentif Fiskal

GIIAS 2025 Siap Digelar, Lebih dari 40 Kendaraan Baru dan 60 Merek Otomotif Meriahkan ICE BSD