Menperin Agus Ungkap Alasan Mobil Hybrid Tak Dapat Subsidi

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita hadir dan membuka langsung pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) di JCC Senayan, Jakarta pada Jumat (10/3). Usai opening, dirinya memberikan konfirmasi menyoal bantuan pemerintah terhadap pembelian kendaraan listrik atau yang lebih dikenal dengan subsidi.

Menurut Agus, jenis kendaraan yang bisa mendapatkan bantuan adalah unit yang dibekali dengan teknologi listrik berbasis baterai atau listrik murni. Sementara, kendaraan atau mobil jenis hybrid tidak termasuk dalam golongan yang dapat subsidi.

"Kendaraan hybrid bukan ekosistem. Kita punya ekosistem (listrik) ada baterai, nikel, jadi itu yang mau kita dorong," kata Agus, Jumat (10/3).

Dalam pengertian lain, mengapa mobil hybrid tidak bisa menikmati subsidi lantaran jenis ini bukan masuk kategori listrik murni. Mobil hybrid mengawinkan 2 mesin penggerak yakni Internal Combustion Engine (ICE) atau konvensional dan motor listrik.

Baca juga: Tanpa Subsidi, Ini Harga Mobil Hybrid Terbaru untuk Ikut Tekan Emisi

Artinya mobil hybrid yang banyak ditawarkan oleh merek dari Jepang seperti Toyota lewat Alphard, Camry, Corolla Altis, Prius, hingga Corolla Cross atau Nissan dengan model Kicks E-Power belum bisa menikmati bantuan tersebut.

Lebih lanjut, dijelaskan Agus, tujuan pemberian bantuan khusus untuk kendaraan listrik berbasis baterai adalah untuk membangun percepatan ekosistem Electric Vehicle (EV) di Indonesia.

"Jadi kita melihat bahwa ada beberapa negara yang kita lakukan benchmarking sebagai kompetitor kita. Sehingga kita harus memiliki regulasi yang kompetitif dari mereka," imbuhnya.

Hingga saat ini belum ada konfirmasi berapa nilai subsidi yang akan diberikan untuk mobil listrik. Regulasi dan aturan lengkapnya akan diumumkan oleh pemerintah pada 20 Maret 2023.

“Masih dihitung (nilai subsidi) karena itu akan menggunakan skema yang berbeda. Alurnya produsen harus mendaftarkan jenis produknya yang akan masuk ke program, lalu kita memberikan kriteria,” jelasnya.

Baru ada 2 merek mobil yang dinyatakan bisa mendapat bantuan pembelian dari pemerintah. Mereka adalah Hyundai dengan produknya Ioniq 5 dan Wuling lewat portofolionya Air ev. Kedua model ini disebut sudah memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen.

Perlu dicatat juga, menurut Agus, pemberian subsidi khusus untuk mobil listrik tak dibatasi seperti sepeda motor yang prioritasnya adalah UMKM dan pelanggan listrik 400-900 VA. Jadi golongan masyarakat siapa saja bisa memiliki mobil listrik dengan program bantuan dari pemerintah. "Untuk pembelian mobil listrik tidak dibatasi harus UMKM atau siapa. Semua bisa," katanya.

Jumlah Merek Penerima Insentif Masih Bisa Bertambah

Menperin turut mengungkapkan merek-merek yang mendapatkan subsidi kemungkinan bisa bertambah. Tentu dengan syarat yang wajib dipenuhi dalam hal tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Syaratnya produsen harus mendaftarkan produk dengan TKDN minimal 40 persen ke atas. Merek apapun, kalau sudah terverivikasi syarat tersebut, bisa masuk (mendapatkan insentif),” katanya

Merek-merek lainnya tengah on process untuk bisa mendapatkan bantuan pemerintah. Meski enggan menyebutkan merek apa saja, dari merek roda dua Agus menyebutkan telah ada beberapa yang akan terdaftar. “Untuk roda empat kemungkinan tetap dua, ada satu calon produsen sebenarnya, tapi sepertinya tidak bisa memenuhi persyaratan,” ucap Agus.

Ia juga menjelaskan, tidak seperti produk roda dua listrik yang mengharuskan dari kalangan UMKM, untuk roda empat dibebaskan. Namun soal detail syarat dan juga besaran bantuan, sampai saat ini belum ada secara detail.

(KIT/TOM)

Baca juga: Hyundai Sediakan Ultra Fast Charging Station di Plaza Indonesia, Pertama dan Tercepat