Kemenperin Ingin Mewujudkan Kemandirian Produksi Baterai Kendaraan Listrik Nasional

Jadi pemain utama ialah cita-cita Indonesia dalam industri elektrifikasi kendaraan. Sejumlah langkah dilakukan dengan mendorong pengembangan teknologi baterai. Sebab ia jadi aspek dasar dan peranti paling elementer dari motor atau mobil listrik. Kementerian Perindustrian mengaku mendukung pembangunan itu secara nasional.

"Baterai merupakan komponen kunci untuk kendaraan listrik. Dan berkontribusi sekitar 25-40 persen dari harga kendaraan listrik," ungkap Doddy Rahadi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, pada acara webinar Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) pekan kemarin.

Untuk diketahui, kendaraan listrik menggunakan baterai lithium ion dengan bahan aktif katoda. Kandungannya melibatkan unsur lithium, nikel, kobalt, mangan dan alumunium. Katoda sendiri, memberikan kontribusi paling tinggi terhadap harga sel baterai lithium. Menurut Doddy sekitar 34 persen. Karena itu, Kemenperin ingin agar material sanggup diproses di dalam negeri untuk mendapatkan harga yang lebih ekonomis. Mengingat, Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Dapat diolah menjadi bahan aktif itu.

Yang tengah digarap Kemenperin melalui B4T, yaitu upaya melakukan substitusi impor di bidang energi. Caranya dengan membuat bahan aktif katoda berbasis NMC (nikel-mangan-kobalt). Lantas proses pembuatan material aktif ini menggunakan produk industri smelter Indonesia. Namun, menurutnya, proses substitusi impor bahan aktif katoda memiliki kendala, yaitu sumber lithium.

Ia mengungkapkan, Indonesia tidak memiliki sumber alam mineral lithium, untuk mengatasi tantangan itu. Namun Kemenperin mengklaim telah menginisiasi proses daur ulang lithium dari baterai bekas. Atau dalam bahasa teknis, langkah ini dikenal dengan istilah urban mining.

Riset soal urban mining ini sangat diandalkan, tidak kecuali negara–negara maju. Bagi sejumlah produsen, daur ulang ini dijadikan solusi untuk mempertahankan kelangsungan produksi. Dengan inovasi itu, nantinya Indonesia dapat memiliki cadangan lithium. Meski tidak terdapat tambang langsung dari alam. "Upaya ini juga merupakan salah bentuk circular economy di bidang energi. Khususnya kendaraan listrik," sebut dia.

Baca juga: Hyundai Kona Electric Siap Meluncur, Intip Spesifikasinya

Doddy menyatakan keseriusan pemerintah dalam pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Adapun dasar hukumnya berupa Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 tahun 2019 tentang Percepatan Pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik. Perpres ini menjadi landasan bagi pelaku industri otomotif di Indonesia. Khususnya dalam menyusun rancang bangun pengembangan mobil listrik. Bahkan pemerintah selalu menggaungkat target pada 2025. Sekitar 25 persen atau 400 ribu unit kendaraan Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) tersedia di ekosistem pasar Indonesia.

Guna mendorong pengembangan baterai kendaraan listrik dalam negeri. Diperlukan upaya memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sekaligus langkah sebagai pengganti impor komponen baterai, yang ditunjang oleh hilirisasi industri baterai lithium. Tentu ini jadi tantangan bagi akademisi, pelaku industri, pemerintah, peneliti, perekayasa. Serta para asosiasi terlibat, guna mewujudkan hal itu.

Senior Advisor PT Indonesia Morowali Industrial Park, Deddy Mulyadi, ikut menambahkan. Hingga saat ini Kawasan Industri Morowali telah mendirikan klaster industri komponen baterai lithium. Kalau dielaborasi, terdiri dari empat perusahaan produsen precursor material aktif katoda, nickel, mangan, serta cobalt sulphate. Lalu satu lagi yang juga penting, industri recycle battery.

"Maka dari itu, dengan adanya kegiatan-kegiatan seminar terkait teknologi bahan dan barang teknik. Diharapkan dapat mendorong upaya aktif dari dunia industri, akademisi, pelaku energi baru dan terbarukan. Khususnya dalam mendukung Indonesia menyongsong era kendaraan listrik," Deddy memungkasi. (Alx/Tom)

Baca juga: Ioniq Resmi jadi Nama Sub-Brand Khusus Elektrik Hyundai