Industri Otomotif Nasional Bersiap Lakoni Pola New Normal

Istilah ‘New Normal’ bergulir, walau Covid-19 masih mewabah. Kenormalan baru ini berorientasi pada pola sanitasi dan gaya hidup serbabersih. Seluruh dunia pun mulai menggerakkan roda-roda ekonomi. Termasuk bisnis otomotif di Indonesia yang tak mau terus terpuruk di tengah ketidakpastian. Jongkie D. Sugiarto, Wakil Ketua Umum Gaikindo mengaku siap menjalankan kebijakan strategis sesuai arahan regulator.

Semua pemangku kepentingan jua ingin terjadi pemulihan di sektor industri dan ekonomi nasional. Terutama dalam tatanan kenormalan baru. "Kami berharap industri bakal segera pulih. Untuk itu, kami bersama-sama dengan pemerintah dalam hal ini Kemenperin. Kami terus memonitor situasi dan kondisi di lapangan, guna menyiapkan langkah-langkah perbaikan. Juga di sektor industri otomotif," terang dia.

Paket Stimulus

Kemenperin sebagai pembina industri, sebelumnya mengusulkan berbagai stimulus untuk kembali menggairahkan iklim usaha di Tanah Air. Mereka mengajukan pemberian pembebasan bea masuk terhadap industri otomotif. Ada 593 pos tarif agar diberikan pembebasan impor, terbagi dalam 27 kelompok sektor. Kemudian ranah industri kendaraan bermotor, trailer dan semitrailer. Digagas sebanyak 45 pos tarif dengan prognosa impor dari April sampai September 2020. Jumlahnya US$ 632,17 ribu dan potential lost negara sebesar Rp 924 miliar.

Pelaku usaha menyambut baik langkah itu. "Wabah Covid-19 telah mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Dan berdampak pada operasional serta produktivitas industri otomotif. Walaupun demikian, kami sangat mengapresiasi perhatian dari Kemenperin. Mereka aktif membantu industri otomotif bisa bertahan dalam menghadapi masa sulit sekarang ini," imbuh petinggi Gaikindo.

Baca juga: Kuartal Pertama 2020, Investasi Otomotif Capai Rp 2,14 Triliun di Tanah Air

Mulai Produktif

Jongkie mengaku terbantu lantaran salah satu kebijakan Kemenperin menjelang kenormalan baru. Yakni penerbitan Izin Operasional Mobilitas dan Kegiatan Industri (IOMKI). Cara ini dinilai dapat menjamin industri untuk tetap produktif sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar. "IOMKI memiliki peran penting dalam upaya mengairahkan sektor industri di dalam negeri tetap produktif. Tetapi dengan mengikuti protokol kesehatan," pungkasnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, kementrian berjanji terus mendorong operasional sektor industri nasional di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Namun demikian, hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah setiap kegiatan industri harus dijalankan dengan berpedoman pada protokol kesehatan.

Ambil contoh Suzuki Indonesia yang mulai bertahap menjalankan kegiatan produksi. Pabrik mereka mulai beroperasi kembali secara bertahap untuk memenuhi permintaan ekspor. Mengingat pasar internasional sudah mulai pulih pascapandemi Covid-19. "Namun, pada tahap awal kami mengurangi volume produksi. Lantas secara bertahap kami evaluasi agar volume bisa ditingkatkan. Kami juga memastikan tetap menjalankan Suzuki Hygiene Commitment dan standar protokol kesehatan. Ini adalah langkah kami beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru atau new normal, sambil terus mendukung perekonomian Indonesia," ungkap Seiji Itayama, President Director PT Suzuki Indomobil Sales.

Hingga saat ini, terdapat sekitar 17 ribu IOMKI telah dikeluarkan kepada perusahaan industri dan perusahaan kawasan. Caranya melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). "Sesuai Surat Edaran Menperin Nomor 8 Tahun 2020. Perusahaan yang memiliki IOMKI wajib melaporkan implementasi protokol kesehatan seminggu sekali. Dan ada sanksi untuk pelanggaran aturan ini," jelas Menperin.

Selanjutnya, Kemenperin juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Bertujuan meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan industri yang masih beroperasi. Agus Gumiwang pun ikut memantau penerapan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19. "Sampai saat ini belum ada laporan asal pemerintah provinsi, meminta Kemenperin untuk mencabut IOMKI dari perusahaan industri. Namun demikian, kami terus berkoordinasi dengan provinsi supaya meningkatkan pengawasan. Juga memberikan pembinaan agar perusahaan industri dapat terus mematuhi protokol kesehatan," akunya. (Alx/Tom)

Baca juga: Akankah Layanan Digital Jadi The New Normal Usai Pandemi COVID-19?