Pemerintah Bakal Ubah Syarat Penerima Bantuan untuk Kendaraan Listrik

Pemerintah tengah mengevaluasi kebijakan bantuan kendaraan listrik. Ini dilakukan setelah aturan untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan ramah lingkungan tersebut berjalan selama beberapa waktu.

Presiden Joko Widodo sebelumnya melakukan rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (21/7/2023) bersama beberapa menteri terkait. Lewat keterangan resminya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, mengungkapkan rapat tersebut akan merumuskan beberapa langkah komprehensif baik regulasi maupun insentif termasuk PPn.

Menurut Bahlil, pemerintah terus mempercepat pembangunan investasi terkait kendaraan listrik. Selain Hyundai dan Wuling, ada juga merek BYD dan beberapa pabrik kendaraan lain yang akan masuk ke Tanah Air.

"Kami membahas agar bagaimana caranya kita bisa kompetitif dengan negara lain seperti Thailand, Malaysia, karena kalau tidak kita segera membahas ini, maka pasti kita akan mengalami ketertinggalan dari negara tetangga kita," ucap Bahlil.

Baca juga: Motor Listrik United Jajaki Pasar Ekspor, Negara Tujuan Pertama Malaysia

Aturan Bantuan EV

Rapat tersebut juga membahas implementasi motor listrik yang realisasi perkembangannya terlihat jauh dari target. Bahlil mengungkapkan antara target dengan realisasi terpaut jauh.

"Setelah dilihat prosedurnya yang akan dipangkas dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa memperoleh motor listrik. Kelihatannya ke depan akan dibuka untuk umum," ucap Bahlil.

Lewat website Sisapira (Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua), pada Selasa (1/8/2023), masih ada sisa kuota sebanyak 198.593 unit dan baru ada 36 bantuan yang tersalurkan. Padahal pemerintah telah menyiapkan dana subsidi motor listrik dan konversi selama 2023 sampai 2024 sebesar Rp7 triliun.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam kesempatan yang sama, dikutip Antaranews.com, mengungkapkan bahwa nantinya syarat yang sebelumnya sudah ditetapkan akan dihapus. Syarat mendapatkan bantuan pemerintah untuk kendaraan roda dua berbasis listrik adalah dengan melihat NIK atau KTP per pembelian 1 motor listrik. "Satu motor, satu NIK segera," ucap Agus.

Sebelumnya, syarat penerima insentif ini memberlakukan empat kategori yakni pertama penerima kredit usaha rakyat (KUR), kedua penerima bantuan upah kerja di bawah RP3,5 juta. Syarat ketiga pengguna listrik di bawah 900 VA dan keempat penerima bantuan sosial (bansos).

Selain soal syarat peneirma insentif, pemerintah juga membahas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) yang harus dibayar tinggal 1 persen untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat dan bus dengan TKDN lebih besar dari 40 persen. Menurut Agus, melihat peraturan sebelumnya, pemerintah ingin mempermudah bagaimana aturan tersebut bisa dirasakan banyak pemain.

Aturan lain adalah, pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk memberikan insentif terhadap calon investor yang akan membawa investasi mobil listrik ke Indonesia. Agus menilai aturan insentif fiskal bisa kompetitif dibandingkan negara tetangga.

"Misal pajak CBU itu nanti kita bisa 0-kan, PPN-nya bisa kita 0-kan. Ini sedang kita rumuskan, tentu bersama Kemenkeu, tapi Presiden sudah setuju. Jadi semua kebijakan fiskal kita harus kompetitif dibandingkan kebijakan fiskal yang sudah diberikan negara lain kompetitor kita dengan konteks mobil listrik," ucap Agus.

Agus juga mengungkapkan dalam Perpres No. 55 diatur bahwa TKDN pada 2024 di mobil listrik wajib 40 persen. Pemerintah akan merelaksasi menjadi 2026.

"Tapi capaian TKDN 40 persen ini belum tentu di 2026, bisa lebih cepat karena tergantung dari kesiapan industri kita mensuplai baterai. Itu komponen terbesar kendaraan listrik sekitar 40-50 persen, jadi bisa lebih cepat," ucap Agus.

Indonesia sendiri sudah memiliki target pemotongan emisi pada 2030 mendatang. Target akan ada 600 ribu unit KBLBB roda empat atau lebih dan target 2,45 juta unit sepeda motor listrik.

(STA/TOM)

Baca juga: Daftar Produk Hybrid dan EV Terlaris Semester Pertama 2023