AEML Dorong Pemerintah Beri Insentif Nonfiskal untuk Kendaraan Listrik di Indonesia

Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) menyambut laporan pelaksanaan Perpres Nomor 79 Tahun 2023. Di dalamnya terdapat kajian efektivitas intervensi kebijakan pemerintah guna memecah hambatan pasar. Dan diklaim memacu pertumbuhan industri kendaraan listrik (Battery Electric Vehicle/BEV) nasional secara signifikan. Mereka pun mendorong insentif nonfiskal.

Sekjen AEML, Rian Ernest, menegaskan dukungan penuh asosiasi terhadap langkah strategis itu. Mereka meyakini percepatan adopsi BEV berdampak terhadap ketahanan ekonomi dan energi. "Kami akan terus mendukung program pemerintah untuk percepatan adopsi BEV ini. Kami meyakini bahwa adopsi kendaraan listrik yang lebih masif. Dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara. Antara lain membuat langit kota lebih biru, mengurangi beban subsidi BBM secara signifikan. Serta memperkuat ketahanan energi nasional dengan menurunkan ketergantungan terhadap impor BBM," ujar Rian Ernest, melalui keterangan tertulis.

Lonjakan Jumlah Model dan Varian Mobil Listrik

Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin, mengungkapkan. Data pertumbuhan sejak 2023 hingga 2025, penjualan BEV di Indonesia tumbuh rata-rata 147 per tahun. Yakni untuk kendaraan listrik roda empat. Pilihan model bagi masyarakat pun melonjak drastis dari hanya 16 varian menjadi 138 varian.

“Perpres 79/2023 dirancang guna memecah hambatan struktural tersebut. Elektrifikasi bukan hanya isu lingkungan. Tetapi juga bagian dari strategi kemandirian energi. Mengingat sekitar 97 persen sumber listrik nasional berasal dari sumber domestik. Berbeda dengan BBM yang masih sangat bergantung dari impor,” jelasnya.

Hal itu juga tercermin dari lonjakan investasi. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Realisasi investasi sektor kendaraan listrik roda empat meningkat tajam hingga 147 persen pada periode 2023-2025 dengan total nilai mencapai Rp36,1 triliun. “Kami tidak serta-merta hanya membebaskan impor CBU masuk ke Indonesia. Tapi secara jangka panjang pelaku usaha harus berkontribusi terhadap realisasi investasi. Hal ini membuktikan insentif efektif menarik komitmen jangka panjang, bukan sekadar membuka keran impor," imbuh Roro Reni Fitriani, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM.

Lalu Kementerian Perindustrian melaporkan saat ini terdapat 14 perusahaan yang berproduksi di Indonesia dengan kapasitas nasional mencapai sekitar 410 ribu unit per tahun. Fokus 2026 ialah beralih pada pendalaman manufaktur dengan target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen. Di sini industri baterai memegang peranan amat krusial.

Visi Basis Produksi Global dan Insentif Non-Fiskal

Insentif impor yang sejak awal dirancang bersifat sementara dalam program ini telah selesai pada akhir 2025. Ke depan, pemerintah menegaskan komitmen dalam melanjutkan akselerasi melalui berbagai kebijakan preferensi tarif, termasuk BBNKB, PKB dan PPnBM. Sehingga pertumbuhan adopsi kendaraan listrik bisa berkelanjutan.

Untuk menjaga momentum ini. AEML melihat peluang mempererat kolaborasi dengan regulator, khususnya dalam transisi dari insentif fiskal menuju insentif nonfiskal. “Asosiasi ingin berkolaborasi lebih erat dengan regulator untuk mendorong insentif nonfiskal. Tujuannya agar masyarakat makin tergerak beralih menggunakan BEV. Karena kemudahan operasional yang ditawarkan dalam keseharian, tanpa harus selalu membebani keuangan negara," pungkas Rian. (ALX/ODI)

Baca Juga: 

Lawan Mitos Kebakaran Mobil Listrik, KOLEKSI dan PLN Desak Standar Keselamatan Nasional

Komunitas MGEVC Lakukan Touring Electriculture Sejauh 1.800 Km