Kendaraan Listrik Resmi Dapat Subsidi Pemerintah, Ini Info Lengkapnya

 

Lama dinanti dan menimbulkan polemik. Pemerintah akhirnya mengumumkan penerapan kebijakan insentif atau subsidi untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB). Insentif ini akan mulai berlaku pada 20 Maret mendatang.

Pengumuman ini langsung disampaikan oleh Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (6/3/2023). Luhut mengungkapkan penerapan subsidi kendaraan listrik ini sejalan dengan Peraturan presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Luhut juga mengungkapkan pemerintah berperan penting dalam mendorong suatu industri, dan untuk mengejar adopsi kendaraan listrik, maka perlu menerapkan kebijakan yang pro terhadap program ini. Saat ini Indonesia juga tengah membangun industri baterai, dan nantinya akan mendorong lapangan kerja baru dan menaikkan pendapatan negara.

Subsidi untuk Roda Dua

"Ini akan berlaku efektif pada 20 Maret ini. Semua saya pikir sudah sampai titik final," ucap Luhut dalam konferensi pers.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, pemerintah menyiapkan bantuan Rp7 juta per unit untuk pembelian 200.000 unit kendaraan sepeda motor listrik baru. Pemerintah juga memberikan bantuan Rp7 juta per unit untuk konversi 50 ribu sepeda motor konvensional ke motor listrik pada tahun ini.

"Bantuan pemerintah ini diutamakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), termasuk pelanggan listrik 450 sampai 900 VA. Ini agar mendorong produktivitas dan efisiensi mereka. Skema dan panduan umum tersebut sedang dipersiapkan Kemenperin. Salah satu syaratnya adalah NIK KTP tidak dapat dua kali memperoleh bantuan pemerintah," ucap Fabrio.

Sebagai tambahan, syarat bantuan ini diberikan pada produsen motor listrik yang diproduksi di Indonesia. Produsen motor listrik yang memenuhi kriteria juga tidak boleh menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan.

Nantinya pemerintah akan memberikan subsidi ke produsen motor. Alasannya agar mempermudah pengawasan bantuan yang diterima. Caranya, konsumen yang membeli motor listrik lewat produsen atau diler akan periksa NIK KTP apakah layak mendapatkan bantuan. Jika dinilai layak, konsumen akan dipesankan kendaraan sesuai dengan prosedur dan akan diajukan klaim bantuan ke bank Himpunan Milik Negara (Himbara). Bank akan memeriksa berkas dan akan membayarkan bantuan Rp7 juta di produsen kendaraan bermotor listrik.

Baca Juga: Seleksi Motor Listrik Baru dengan Harga di Bawah Rp20 Juta

Bagaimana dengan Roda Empat?

Bersamaan dengan konferensi pers, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang berbicara mengenai subsidi untuk roda empat. Agus menjelaskan sebanya 35 ribu mobil baru diusulkan mendapatkan bantuan hingga akhir 2023.

"Bantuan pemerintah, roda empat kita semua tahu ada produsen Hyundai dan Wuling, kami usulkan di angka 35.900 unit. Bus sekitar 138 unit sampai Desember 2023," ucap Agus.

Agus juga mengungkapkan merek-merek yang mendapatkan insentif ini. Produsen roda empat yang berhak mendapatkan adalah Hyundai dan Wuling. Motor listrik yang disebut ada tiga yakni Gesits, Volta dan Selis.

"Produsen akan mendaftarkan jenis kendaraan yang memenuhi TKDN yang tadi disampaikan 40 persen yang dipersyaratkan dalam sistem," ucap Agus.

Pihak kementerian juga akan menyiapkan skema yang berkaitan dengan alur pembelian. Pemerintah bekerja sama dengan beberapa lembaga juga produsen untuk memastikan bantuan motor dan mobil listrik ini sampai pada orang-orang yang berhak.

Lewat penerapan kebijakan ini, penggunaan kendaraan listrik dapat menghemat Rp2,77 juta per tahun. Pemerintah juga menghemat Rp32,7 miliar per tahun, penurunan 0,03 juta ton efek gas rumah kaca dan peningkatan lapangan kerja, meski akan ada peningkatan konsumsi listrik sebesar 15,2 Gwh per tahunnya. (STA/ODI)

 

Baca Juga: Patut Dicontoh, Negara Ini Bagikan Motor Listrik Gratis ke Warganya