Apakah Impor Pick Up 4x4 Sesuai dengan Kondisi Jalan Desa di Indonesia?

Rencana Agrinas Pangan Nusantara (APN) melakukan impor masih menjadi perdebatan. Apalagi mereka bersikeras ingin memboyong pick up 4x4 dari India. Hal itu dilakukan demi memperkuat armada Kopdes Merah Putih. Dalam pernyataan resmi mereka bilang, pengadaan secara CBU dari sana guna menekan pengeluaran anggaran negara (APBN). Lantas apakah ada kecocokan spesifikasi dengan topografi berbagai desa di penjuru Nusantara?  

Argumen Agrinas, Efisiensi di Atas Segalanya

Joao Angelo de Sousa Mota, direktur utama PT Agrinas Pangan Nusantara secara gamblang menyebutkan bahwa harga menjadi faktor penentu utama. Dengan skema direct buying ke pabrik di Bharat. Ia mengklaim mampu memangkas anggaran hingga Rp43 triliun dari total pagu e-katalog yang mencapai Rp121 triliun. Dilihat dari angka, margin perbedaan tampak besar bagi pengelola anggaran negara.

“Kenapa kami mendatangkan (mobil) dari India? Pertama masalah harga. Untuk kendaraan (pick up) 4x4 sangat mahal baik dari manapun yang suplai pasar di Indonesia. Kami perlu 4x4 karena digunakan bagi daerah dengan lahan sangat menantang. Baik di Jawa pun kalau di sawah-sawah sangat menantang. Selain itu produksi mobil niaga secara nasional kalau tidak salah cuma 70 ribu unit. Maka kami tambahkan lagi 70 ribu dari pasar yang ada, stoknya tidak ada,” ucap Joao Angelo de Sousa Mota di akun Instagram resmi PT AGN. 

Nah, untuk diketahui. Menurut laporan resmi Kadin Indonesia. Sebanyak 200 unit pick up Mahindra telah tiba di sini (Tanjung Priok). Dan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga dari India dibeli menggunakan duit APBN. Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan. Kopdes Merah Putih memperoleh pembiayaan melalui pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Selanjutnya, Kementerian Keuangan mencicil kewajiban pinjaman itu sekitar Rp40 triliun saban tahun selama enam tahun ke depan.

“Begini, jadi melalui impor dari india. Itu menjadi jalan tengah. Jadi adil bagi kami menggunakan biaya APBN secara bijak. Karena dibeli dengan harga hampir setengahnya lebih murah dari produk yang ada di pasaran RI. Sehingga ketika kami belanja untuk Koperasi Merah Putih dari sisi sarana dan prasarana, sudah efisiensi secara maksimal,” imbuh dia. Namun, benarkah semua sudut desa di Indonesia se-ekstrem itu sehingga butuh penggerak empat roda (4WD)?

Pandangan Teknis Pengamat Otomotif ITB Terkait Penggunaan Pick Up 4x4

Yannes Pasaribu, dosen dan pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) punya pandangan lain dari gagasan Agrinas Pangan Nusantara. Menurutnya, penggunaan kendaraan pick up 4x4 secara seragam di seluruh desa di Indonesia. Justru merupakan sebuah anomali kebijakan. Hal ini dianggap tidak tepat guna karena berbagai kondisi jalanan desa relatif bisa dilalui kendaraan.

Di atas 80 Persen Jalanan Desa di Indonesia Sudah Terhubung

Ia malah menilai, pengadaan armada pick up penggerak 4x2 atau 2WD untuk Kopdes Merah Putih sudah sangat memadai dalam mendukung operasional di berbagai wilayah secara optimal. Tetapi tetap ekonomis, apalagi bila disuplai dari produk domestik. Sedangkan pemakaian 4x4 berdasarkan zonasi geospatial BPS yang butuh 4WD (15-20 persen wilayah ekstrem). Dan perlu diteliti lebih jauh agar efisiensi Total Cost of Ownership (TCO) naik 15-20 persen tanpa mengorbankan kinerja operasional harian kelak.

“Asal tahu, kebutuhan operasional kopdes di berbagai wilayah sebenarnya tidak menuntut spesifikasi 4WD secara menyeluruh. Karena pemilihan moda angkutan wajib berkorelasi dengan indeks aksesibilitas sejumlah wilayah saat ini sudah mencapai fase matang. Mengacu data BPS 2024, di atas 80 persen desa telah terhubung jalan aspal atau beton yang dapat dilalui sepanjang tahun. Maka dapat dinyatakan bahwa penggunaan lebih besar prosentase kendaraan niaga 4x2 jauh lebih efisien dan tepat. Sesuai prinsip teknologi fungsional infrastruktur,” ungkap Yannes Pasaribu kepada OTO.com. 

Lalu berdasarkan hierarki akses logistik perdesaan. Dari seluruh wilayah, Yannes bilang, Papua memiliki 23 persen wilayah yang berinfrastruktur jalan desa. Sehingga memang perlu kendaraan 4WD. Sebaliknya, wilayah dengan densitas ekonomi sudah tinggi seperti Jawa dan Sumatra. Nyaris memiliki jaringan jalan stabil dan memungkinkan mobilitas tinggi bagi kendaraan niaga standar. Tanpa kendala traksi mekanis. 

Implikasi dari pengadaan armada seragam, lanjut dia, adalah terjadinya ketidakseimbangan sistem distribusi. Kapasitas teknis kendaraan niaga (4WD) yang dibeli berpotensi melampaui kebutuhan operasional lapangan sehingga menjadi mubazir (overspec). Maka fokus pengadaan seharusnya dilakukan secara inklusif. Yakni dengan memprioritaskan armada niaga nan efisien di jalur utama logistik perdesaan. Alhasil mempercepat sirkulasi barang tanpa beban biaya operasional tidak perlu.

Harus Ada Verifikasi Kesesuaian Enjin Pick Up Impor dengan Biodiesel B35-B40 Lokal 

Efisiensi armada secara profesional tidak diukur dari harga pembelian awal saja. Tapi dari total biaya operasional jangka panjang. Mencakup konsumsi energi dan pemeliharaan rutin, ketersediaan parts berikut harga bersaing. Lalu kemudahan servis resmi dan jaminan engine kompatibel dengan biodiesel B35-B40 di Indonesia. Perlu dipahami pula, sistem 4WD jika dipakai frekuensi tinggi memiliki kerugian mekanis lebih tinggi. Ia mengungkap dapat menyebabkan peningkatan konsumsi BBM hingga 20 persen. Serta membutuhkan ongkos perawatan lebih mahal akibat kompleksitas & tambahan beban komponen pemindah daya. 

Walau capex (harga beli) terlihat lebih murah dibanding kompetitor produksi APM nasional di Indonesia. Ia menyimpulkan terjadi peningkatan opex (ongkos pelaksanaan), berpotensi membuat TCO bakal membengkak signifikan sehingga menaikkan biaya logistik pangan secara keseluruhan. Dan berisiko mengurangi profitabilitas Kopdes Merah Putih dalam jangka panjang. Yannes mengingatkan, investasi untuk armada yang lebih boros tentunya bakal menciptakan peningkatan ketergantungan terhadap subsidi energi. Kemudian menurunkan daya saing ekonomi desa jika tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil operasional.

Inferensi 

Harus ada model simulasi kesesuaian energi transportasi nasional yang memproyeksikan efisiensi, sebelum pemilihan armada kopdes. Landasannya berdasar korelasi BBM lokal, kondisi jalan, serta karakteristik mesin kendaraan niaga. Lalu penting mengutamakan opex dari sekadar capex. Intinya perlu sinkronisasi kebijakan ketahanan pangan. Kemudian penguatan koperasi desa dengan data geospasial, energi nasional, program reindustrialisasi. 

Bila proses keputusan pemilihan model pick up mengabaikan rujukan itu dan menerapkan kebijakan pengadaan secara seragam (semua 4x4). Hal ini dinilai bakal memperbesar potensi inefisiensi energi nasional yang bertentangan dengan peta jalan hilirisasi industri otomotif domestik. Semua ini jelas merupakan langkah mutlak guna memastikan kemandirian teknologi nasional. Serta pencapaian target swasembada pangan berkelanjutan bagi Indonesia. (OTO)

Tabel Analisis Komparatif: Pick-up 4x4 India vs Realita Medan Indonesia

 

Baca Juga: 

Rencana Impor 105.000 Mobil untuk Kopdes Merah Putih, Industri Otomotif RI Terancam Kehilangan Pasar?

BUMN Mau Impor 105 Ribu Mobil dari Tata Motors dan Mahindra di India, Buat Apa?

Kadin Indonesia Serukan Pembatalan Impor 105.000 Mobil untuk Koperasi Merah Putih