Tahun Ini Jadi Mudik Lebaran? Pemerintah Siapkan Tiga Skenario

Pemerintah tengah berencana memberi opsi kebijakan tidak mudik lebaran 2020. Itu guna mencegah penyebaran virus COVID-19 ke penjuru Tanah Air. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Tengah mengkaji langkah itu. Lalu merumuskan tiga skenario arus dari ibu kota ke daerah, juga sebaliknya.

Hal ini disampaikan juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis. Ia mengungkap, ada beberapa skenario yang tengah dibahas oleh sejumlah kementerian. Termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, BNPB, KSP, TNI dan Polri. Pertama, bussines as usual artinya mudik lebaran seperti dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Kedua, meniadakan mudik gratis oleh perusahaan dan instansi. Ketiga, skenario pelarangan mudik. “Ketiga skenario itu segera dilaporkan kepada Presiden. Kami sudah bersepakat. Hal yang paling utama adalah menjaga keselamatan masyarakat. Atas berbagai pertimbangan ini, kami melihat opsi kebijakan pelarangan mudik,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan hal serupa. Dalam rapat persiapan mudik lebaran, dibahas berbagai skenario untuk menyikapi potensi penyebaran virus Corona ke seluruh Indonesia akibat mudik. “Kita harus hitung berbagai skenario untuk memastikan keselamatan masyarakat,” ujar Luhut.

Baca Juga:  6 Langkah Untuk Mobil Anda Jika Ada Lockdown

Di sini lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan segera mengeluarkan edaran bagi para calon kepala daerah. Khususnya buat yang berlaga di Pilkada serentak 2020 agar tidak menyelenggarakan mudik gratis sebagai sarana kampanye politik. “Tahun 2020 ada Pilkada di 207 daerah. Kemungkinan para calon mengadakan mudik gratis. Dan Mendagri akan bersurat untuk melarang mudik gratis,” ungkap Akmal Malik, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri

Lalu dari sisi transportasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana mengambil sejumlah langkah taktis. Di antaranya melarang kendaraan dari wilayah Jabodetabek yang hendak menuju wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Sementara dari sisi transportasi udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub memastikan layani pengiriman logistik serta mengurangi kuota penumpang hingga 50 persen. Lebih lanjut, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri tetap melaksanakan Operasi Ketupat. Sementara TNI senantiasa menjaga sejumlah objek vital. Seperti pintu tol dalam mendukung kebijakan tidak mudik lebaran 2020.

Bila nanti diputuskan tidak ada mudik. Maka pemerintah wajib menjamin arus pasokan pangan dan keamanan. Semua harus dikalkulasi matang dan tidak menganggap remeh. “Semua ini masih belum ada keputusan final. Menunggu kondisi penyebaran virus COVID-19. Pemerintah mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat. Termasuk menghadapi puasa dan hari Raya Idul Fitri,” pungkas Jodi. (Alx/Odi)

Baca Juga: Kemenperin Minta Produsen Otomotif Indonesia Bikin Masker, Ventilator dan APD