Dampak pandemi Covid-19 pada industri otomotif Tanah Air membuat pemerintah bergerak. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian lakukan kunjungan ke Jepang (10/3). Agenda utamanya tak lain, menarik dana segar dari sejumlah pabrikan di Negeri Matahari Terbit. Ia bertemu dengan sejumlah pelaku usaha dan instansi. Misal asosiasi bisnis Jepang Keindaren, Japan External Trade Organization (Jetro) dan produsen mobil Mitsubishi Motor Corporations. Ada sejumlah kesepakatan usaha serta menjadi mitra strategis.

“Sejauh ini hasil pertemuannya berjalan sangat baik dan positif. Ada kesepakatan dari masing-masing pihak, bahwa Indonesia melihat Jepang sebagai mitra strategis serta sangat penting. Kemudian Jepang juga melihat Indonesia, baik sebagai kekuatan politik maupun ekonomi yang juga sangat penting,” ujarnya di Tokyo, Jepang, dalam keterangan resmi kepada OTO.com.

Menperin memaparkan, dari hasil pertemuan dengan Mitsubishi membuahkan hasil. Prinsipal otomotif ini berkomitmen menambah investasi sebesar Rp 11,2 triliun pada akhir 2025. Mereka melihat proyeksi terjadi peningkatan kapasitas produksi. Dari 220 ribu menjadi 250 ribu unit. “Perusahaan juga siap mengembangkan dua model mobil electric vehicle (EV),” imbuh Menperin.

Dalam pernyataan MMC sebelumnya. Mereka siap mengembangkan Xpander hybrid maupun Outlander PHEV di Tanah Air. Selain itu, Mitsubishi juga berkomitmen memberikan izin tambahan ekspor ke sembilan negara. Dari sebelumnya hanya 30 negara menjadi ke 39 negara. Salah satu tujuan misi pemerintah Indonesia, lanjut Agus, adalah untuk melobi prinsipal Jepang. Tentu agar bisa memberikan izin supaya mobilnya diberikan perluasan terhadap tujuan ekspor. Dalam pertemuan itu, Menperin mendorong agar pabrikan melakukan ekspor mobil ke Australia. Mengingat, perjanjian kerja bareng antara kedua negara (IA-CEPA) telah berjalan.

Baca juga: Relaksasi PPnBM, APM: Permintaan Mobil Baru Melonjak Drastis

Penyederhanaan Undang-undang

Lalu dalam pertemuan dengan Keidanren dan Jetro. Agus memaparkan kemudahan berusaha yang ditawarkan Indonesia. Yakni didukung oleh penyederhanaan peraturan perundang-undangan serta pembentukan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. “Mereka menanggapi bahwa Undang-undang Cipta Kerja merupakan hal yang penting. Terlebih untuk meningkatkan kepercayaan diri para investor maupun calon investor. Dengan adanya aturan ini, level kemudahan berusaha di Tanah Air bakal jauh lebih baik,” klaim AGK.

Ia pun melanjutkan, asosiasi pengusaha Jepang dan Jetro memberikan apresiasi kepada pemerintah. Khususnya terkait dengan kebijakan substitusi impor. Mereka paham, beleid itu merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memproteksi investasi mereka. Kelak, Kemenperin juga bakal menerapkan instrumen lain. Seperti tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Dalam kesempatan ini, Menperin juga bertemu dengan Ministry of Economy. Kemudian Trade and Industri (METI) guna menjajaki proses evaluasi.

Termasuk tindak lanjut Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan New Manufacturing Industrial Development Center (New MIDEC). Selanjutnya, pada hari kedua di Jepang, AGK diagendakan bertemu dengan prinsipal otomotif lain. Amsal Toyota Motor Corporation, Honda Motor Company.Ltd, Suzuki Motor Corporation, Mazda Motor Corporation dan beberapa counterpart. Meliputi menteri METI dan special advisor kantor Perdana Menteri Jepang. Delegasi juga bertemu Kaidanren serta Japinda (Japan Indonesia Association).

"Kami akan all-out untuk menarik investasi. Kunjungan kali ini khusus untuk mengawal komitmen investasi baru sektor otomotif dan petrokimia. Dengan METI, kami bakal menjajaki proses evaluasi dan tindak lanjut IJEPA dan New MIDEC," ucap Menperin. Fokusnya ialah mendorong para investor Jepang untuk melakukan pengembangan kendaraan listrik atau electrified vehicles (EV). Selain itu, juga berupaya memperluas pasar ekspor produk otomotif Indonesia. Khususnya untuk tujuan ke Australia.

Pertemuan yang dilakukan, menurut Kemenperin, diatur dengan protokol kesehatan sangat ketat dan peserta delegasi terbatas. Lawatan kali ini merupakan kunjungan kerja menteri pertama di dunia yang diterima secara resmi oleh pemerintah Jepang. Yakni semenjak negara Sakura itu menetapkan status State of Emergency. Menurut kementerian, hal ini menunjukkan kalau Indonesia merupakan mitra bilateral sangat penting bagi Nippon. (Alx/Raju)

Baca juga: Insentif PPnBM, Kemenperin dan Gaikindo: Bisa Kerek Industri Otomotif Nasional