Indonesia diharapkan menjadi habitat ramah bagi kendaraan listrik pada masa mendatang. Setidaknya ini yang dicanangkan oleh pemangku kebijakan dalam beberapa tahun untuk mempersiapkan jalan menuju Indonesia tanpa emisi karbon beberapa tahun ke depan.

Pandangan ini juga yang ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Tidak tanggung-tanggung, Luhut berencana meninjau beragam regulasi untuk menerapkan kebijakan pembatasan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil. Alasannya, untuk mendorong percepatan adaptasi penggunaan EV.

Ide muncul setelah pemerintah kesulitan untuk memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin membengkak. Dalam unggahan akun Instagram miliknya, Luhut mengungkapkan selama satu dekade, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan pesat. Ini tentu berpengaruh pada kenaikan jumlah penggunaan kendaraan bermotor, yang berdampak kenaikan subsidi BBM.

“Saya menemukan data yang dihitung oleh industri kendaraan bermotor bahwa secara rata-rata konsumsi BBM untuk satu unit mobil mencapai 1.500 liter per tahun dan 305 liter per tahun untuk motor. Bisa kita bayangkan ketika dua jenis kendaraan ini kebanyakan menggunakan bahan bakar bersubsidi, sudah pasti yang terjadi adalah membengkaknya subsidi BBM,” tulis Luhut dalam keterangan unggahan akun Instagram miliknya, Jumat (9/9).

Kondisi ini membuat pemerintah menyiapkan strategi untuk meredam kenaikan anggaran subsidi. Salah satunya lewat percepatan adopsi penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Luhut melihat tujuan besar selain mengurangi ketergantungan pemakaian BBM subsidi juga untuk mengurangi emisi CO2 yang ditargetkan turun sebesar 40 juta ton pada 2030 mendatang. Menurutnya, anggaran subsidi BBM dapat dialihkan ke sektor-sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Baca Juga: Lebih dari 1.500 Unit Kendaraan Elektrifikasi Terjual di GIIAS 2022

 

Guna menuju target tersebut, Luhut menyadari bahwa ini akan menghadapi beragam tantangan. Mulai dari masalah perbedaan harga, regulasi hingga ketersediaan pilihan kendaraan. Saat ini pemerintah tengah merumuskan berbagai kebijakan mengenai pemberian insentif bagi kendaraan listrik roda dua maupun empat. Skema inisiatif yang akan diberikan masih dihitung bersama untuk dapat rumusan terbaik. Ini demi mendorong pertumbuhan pangsa pasar yang besar bagi percepatan adopsi EV tadi.

“Saya meminta tim teknis yang terdiri dari lintas kementerian dan lembaga agar menerapkan kebijakan yang setara atau lebih baik dari negara lain, yang sudah lebih dulu menerapkan kebijakan pembatasan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil demi mendorong percepatan adaptasi penggunaan EV sehingga kebijakan tersebut bisa cepat kita adopsi di sini. Tidak lupa saya juga ingatkan agar aturan yang dibuat nanti harus relevan pelaksanaannya karena program percepatan EV ini adalah komitmen bangsa untuk mengurangi subsidi dan tentunya menurunkan emisi karbon lewat transisi energi yang ramah lingkungan,” ucap Luhut.

 

Bukan Rencana Baru

Rencana yang diungkapkan Luhut untuk menghentikan penjualan kendaraan bermesin konvensional sebenarnya bukan barang baru. Skema ini sudah digunakan beberapa negara, bahkan dalam kurun waktu 20-30 tahun ke depan banyak yang langsung menerapkan kebijakan ini. Rencana ini juga yang membuat perubahan strategi besar di industri otomotif global di mana masing-masing pemain mengumumkan rencana masa depan mereka termasuk kehadiran lini kendaraan listrik penuh untuk ditawarkan pada konsumen.

Strategi yang banyak dikenal sebagai “phase out of fossil fuel vehicle” atau pelarangan kendaraan mesin bensin dan solar ini pertama digunakan pada sebagian wilayah suatu kota atau negara. Lantas wilayahnya diperluas menjadi satu negara. Beberapa negara yang sudah merencanakan pelarangan 100 persen kendaraan mesin konvensional antara lain China (termasuk Hong Kong dan Makau), Jepang, Singapura, Inggris Raya, Korea Selatan, Islandia, Denmark, Swedia, Norwegia, Slovenia, Jerman, Italia, Prancis, Belgia, Belanda, Portugal, Kanada, Sri Lanka, Costa Rika. Di Amerika Serikat, baru 12 negara bagian yang berjanji untuk melarang keberadaan kendaraan mesin konvensional. Sebagian besar negara yang turut melakukan pelarangan biasanya baru mulai pada 2040 mendatang.

Bagaimana dengan Indonesia? Rencana ini sebenarnya sudah pernah digaungkan lewat roadmap kendaraan listrik untuk mewujudkan net zero emission. Indonesia menargetkan pada 2060 mendatang atau lebih cepat untuk menurunkan emisi. Salah satunya lewat pelarangan penjualan mobil konvensional.

Kementerian ESDM menargetkan pada 2040 mendatang, bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 71 persen. Selain itu tidak ada penjualan motor konvensional dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh per kapita. Selain itu, bauran EBT diharapkan sudah mencapai 87 persen pada 2050 mendatang dan dibarengi dengan tidak melakukan penjualan mobil konvensional dan konsumsi listrik 4.299 kWh per kapita. (STA/ODI)

 

Baca Juga: BBM Makin Mahal, Tengok Daftar Harga Mobil Listrik Terbaru