Belajar dari Norwegia dan Ethiopia: KOLEKSI Soroti Pajak Impor SPKLU yang Masih Hambat Transisi EV di Indonesia

Adopsi kendaraan listrik di skala global bergerak kian cepat. Di benua Eropa, Norwegia mencatatkan rekor dengan pangsa pasar mobil listrik berbasis baterai (BEV) yang menembus 95,9% sepanjang tahun 2025. Bahkan sempat menyentuh hampir 98% pada kuartal pertama 2026. Sementara di belahan Afrika, Ethiopia mengambil langkah radikal sejak awal 2024 dengan menjadi negara pertama di dunia yang melarang total impor kendaraan penumpang bermesin pembakaran dalam (ICE).

Indonesia saat ini juga tengah berada dalam pusaran arus elektrifikasi. Namun, di balik ambisi mendorong populasi kendaraan ramah lingkungan, muncul kendala struktural yang mengancam ekosistem ini. Regulasi pemerintah dinilai baru sebatas menggelar "karpet merah" di sektor hulu (kendaraan). Sementara sektor hilir—khususnya penyediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)—justru masih dibebani pajak impor yang tergolong tinggi.

Cerminan Dua Kebijakan Global

Pencapaian Norwegia dan Ethiopia memperlihatkan dua pendekatan kebijakan yang sangat berbeda, namun sama-sama berhasil menekan penggunaan BBM.

Norwegia menerapkan strategi insentif fiskal agresif dan berkelanjutan. Pemerintah setempat menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 25%, membebaskan pajak pendaftaran kendaraan, serta memberikan diskon signifikan untuk biaya tol dan parkir umum. Insentif ini membuat harga BEV setara atau bahkan lebih murah dibandingkan mobil konvensional di kelasnya. Didukung rasio jaringan pengisian daya yang sangat memadai, Norwegia sukses mengikis range anxiety di kalangan.

Di sisi lain, Ethiopia mengambil jalur ketegasan demi merawat ketahanan ekonomi makro. Keputusan melarang impor mobil bensin murni dipicu oleh beban defisit devisa yang mencapai hampir US$ 2 miliar per tahun hanya untuk mengimpor BBM. Dengan menutup keran impor mobil ICE, Ethiopia tidak hanya berhasil menekan defisit anggaran, tetapi juga memanfaatkan surplus energi dari pembangkit listrik hidroelektrik domestik. Dampaknya, populasi mobil listrik di negara tersebut melonjak drastis dari sekitar 7.000 unit pada 2022 menjadi 115.000 unit pada tahun fiskal 2025/2026.

Posisi Strategis Indonesia

Mencermati dua peta jalan global tersebut, Komunitas Mobil Elektrik Indonesia (KOLEKSI) menilai Indonesia berada dalam posisi strategis untuk mengombinasikan keunggulan kedua pendekatan. Indonesia memiliki modal kuat berupa sumber daya alam melimpah untuk produksi baterai serta potensi energi terbarukan yang masif.

Ketua Umum KOLEKSI, Arwani Hidayat, menggarisbawahi bahwa transisi elektrifikasi transportasi harus dipandang dari kacamata strategis.

"Kedua studi kasus ini membuktikan bahwa adopsi EV bukan sekadar tren otomotif, melainkan strategi ketahanan energi dan ekonomi nasional yang krusial," tegas Arwani Hidayat.

Arwani menambahkan bahwa regulasi yang presisi, seperti insentif pajak yang tepat sasaran ke konsumen dipadukan dengan pengetatan standar emisi kendaraan ICE, akan mempercepat Return on Investment (ROI) bagi infrastruktur publik sekaligus menekan beban subsidi BBM nasional. Namun, prasyarat utama agar ekosistem ini terwujud adalah adanya penyelarasan regulasi pusat-daerah, pemerataan fasilitas fast-charging di luar Pulau Jawa, serta edukasi teknis secara berkelanjutan kepada publik.

SPKLU Masih Jadi "Anak Tiri"

Di balik optimisme pertumbuhan populasi mobil listrik, KOLEKSI melayangkan kritik tajam terkait ketimpangan skema regulasi yang berlaku saat ini. Pemerintah dinilai terlampau fokus memanjakan sektor kendaraan dengan memberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi impor mobil EV berskema CBU maupun CKD berfasilitas komitmen produksi lokal. Namun, fasilitas serupa belum menyentuh rantai pasok infrastruktur kelistrikan.

Secara kepabeanan, mesin SPKLU, terutama mesin pengisian daya cepat (DC Fast Charger) berkapasitas tinggi yang mayoritas masih diimpor, tidak otomatis mendapatkan fasilitas pembebasan pajak layaknya unit mobil utuh. Peralatan itu masih diklasifikasikan ke dalam Harmonized System (HS) Code 8504 tarif komersial standar. Alhasil, impor mesin SPKLU tetap dibebani Bea Masuk, PPN, dan komponen perpajakan lainnya. Kondisi ini melambungkan modal (capital expenditure) dan memberatkan investor penyedia SPKLU.

Keseimbangan Kebijakan Hulu-Hilir Jadi Kunci

Akselerasi populasi mobil listrik di jalan raya tidak akan terserap secara optimal apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana pengisian daya yang masif dan merata. Jaringan SPKLU akan sulit berkembang pesat jika para penyedia jasa masih terbebani oleh struktur pajak impor komersial.

KOLEKSI mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan relaksasi fiskal khusus berupa diskon hingga pembebasan penuh pajak impor bagi produsen maupun importir perangkat keras SPKLU.

"Oleh karena itu, relaksasi fiskal khusus berupa diskon hingga pembebasan pajak impor bagi produsen dan importir peranti SPKLU mutlak diperlukan. Kebijakan hulu ke hilir yang seimbang ini akan menekan biaya modal, mempercepat Return on Investment (ROI) bagi investor SPKLU swasta maupun publik, sekaligus menekan beban subsidi BBM secara paralel," tutup Arwani.

Menciptakan kebijakan yang selaras antara kendaraan dan infrastruktur pendukungnya, menjadi kunci utama agar percepatan transisi energi di sektor transportasi tidak stagnan di tengah jalan. (ODI)

Baca Juga: 

Lawan Mitos Kebakaran Mobil Listrik, KOLEKSI dan PLN Desak Standar Keselamatan Nasional

KOLEKSI Rayakan Ulang Tahun ke-4, Komunitas EV yang Dorong Aksi Nyata untuk Lingkungan