Viral Video Mobil Pelat Merah Berganti Hitam, Ada Aturannya!

Sehari belakangan ini jagat dunia maya diributkan dengan sebuah video viral. Video tersebut memperlihatkan sebuah mobil Innova yang tengah mengisi bahan bakar di SPBU.

Hal yang membuat geger adalah pelat nomor yang semula berwarna merah diganti oleh seseorang, yang diduga pengemudi, menjadi warna hitam. Kejadian tersebut berlangsung cepat sehingga membuat netizen mengira hal tersebut seperti pertunjukan sulap.

Pelat merah merupakan penanda bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan dinas milik pemerintah. Pada video itu nomor yang tertera adalah KU 1105 B, milik pemprov Kalimantan Utara. Pelat hitam yang kemudian muncul menggunakan nomor polisi KT 66 FS yang terdaftar sebagai kendaraan Kalimantan Timur.

Kejadian yang diketahui terjadi di SPBU Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara ini membuat netizen bertanya-tanya mengapa mobil dinas memiliki dua pelat nomor berbeda. Banyak yang berpendapat mobil tersebut digunakan untuk keperluan pribadi pegawai pemerintahan. Sampai berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah terkait video viral yang sudah tersebar di akun-akun berita tersebut.

Jika dikaitkan dengan dunia otomotif, pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah mobil pelat merah bisa memiliki pelat berwarna hitam? Pertanyaan yang sudah sering ditanyakan dan kami mencoba menjawab berdasarkan peraturan yang telah tertulis.

Sebenarnya tidak ditemukan aturan tertulis terkait kepemilikan dua pelat nomor untuk kendaraan pemerintah, yang diatur adalah soal pemalsuan pelat alias penggunaan pelat tidak sah.

Apabila pemilik kendaraan kedapatan menggunakan pelat nomor yang tidak resmi alias palsu, maka dapat ditindak oleh pihak kepolisian dengan dasar undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Pada peraturan-peraturan di atas apabila terbukti sang pemilik kendaraan menggunakan nomor yang tidak sah dikeluarkan pihak kepolisian dapat didenda dengan maksimal Rp 500.000 atau kurungan paling lama dua bulan.

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menyebutkan, “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Kembali ke pertanyaan, apakah boleh pelat merah diganti dengan pelat hitam, dalam beberapa sumber informasi ada beberapa instansi yang menerbitkan peraturan untuk penggunaan pelat hitam di situasi darurat seperti kerusuhan dengan pertimbangan perlindungan keamanan bagi kendaraan dinas dan pengendaranya seperti pada Surat Edaran Ketua Komisi Informasi Pusat 2011. Namun peraturan ini juga kembali ditegaskan bahwa semua kendaraan dinas harus menggunakan pelat merah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Beberapa sumber lain mengungkapkan lembaga negara seperti kementerian dapat memiliki dua pelat nomor yang wajib didaftarkan dan dikeluarkan oleh kepolisian setempat, jika di Jakarta berarti harus dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya. Hal yang dilarang adalah mengubah warna pelat nomor tanpa izin kepolisian alias palsu.

Proses pembuatan pelat nomor tambahan ini juga tidak bisa seenaknya. Si pejabat yang diberikan kendaraan tersebut harus mengajukan rekomendasi ke Satuan Intelijen Keamanan Polri yang kemudian dilanjutkan ke Direktorat Lalu Lintas untuk proses registrasi dan identifikasi kendaraan.

Pada video viral tersebut memang masih menjadi pertanyaan mengapa sang pengemudi mengganti pelat nomor dan tidak diketahui mana dari pelat nomor tersebut yang palsu. Video tersebut viral karena banyak yang menganggap mengganti pelat nomor adalah tindakan tidak etis.

Mengesampingkan berbagai spekulasi, bisa diambil pelajaran jika penggunaan barang milik negara sebaiknya memang untuk tugas yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai aparatur sipil negara dan tidak boleh digunakan semena-mena. (Sta/Tom)

Sumber foto: Instagram @romansasopirtruck

Baca juga: Kebijakan Ganjil Genap Jakarta Berlaku Hari Ini, Cek 8 Titik Ruas Jalannya