Pemerintah kian serius dengan rencana mewujudkan penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air. Peta jalan pengembangan kendaraan listrik (Low Carbon Emission Vehicle/LCEV) di Indonesia sudah ditetapkan pemerintah dan akan segera diterapkan. Meski demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan.

Masih banyak faktor-faktor pendukung yang harus diwujudkan oleh pemerintah sebelum melakukan perpindahan penggunaan kendaraan listrik dari kendaraan konvensional beremisi. Salah satu hal yang paling penting adalah penyebaran fasilitas stasiun pengisian daya yang belum merata serta material baterai yang masih diekspor dari luar negeri.

Ketua V Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Shodiq Wicaksono berharap peralihan penggunaan kendaraan listrik dari sebelumnya kendaraan berbahan bakar minyak bisa berlangsung secara alami di sisi masyarakat maupun industri karena ada banyak faktor yang mempengaruhi.

"Contohnya dahulu masyarakat Indonesia menggunakan mobil bertransmisi manual, namun untuk mengenalkannya ke transmisi otomatis dilakukan edukasi oleh APM secara alamiah sampai akhirnya mereka beralih sendiri. Begitu juga dengan EV ini mungkin bisa dilakukan dengan pendekatan transisi secara alamiah,” ujar Shodiq saat menjadi pembicara webinar ‘Quo Vadis Industri Otomotif Indonesia di Era Elektrifikasi’ yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Industri (FORWIN) secara daring, Jumat (15/10).

Perpindahan tersebut menurut dia terjadi secara alami berkat edukasi yang dilakukan para agen pemegang merek mengenai keunggulan dari kendaraan bertransmisi otomatis. Begitu juga dengan kendaraan listrik, mungkin bisa dilakukan pendekatan transisi secara alamiah sehingga masyarakat Indonesia dapat dengan baik.

Ia menilai strategi peralihan secara alamiah terbukti berhasil diterapkan oleh pemerintah dalam upaya menurunkan emisi karbon melalui produksi Low Cost Green Car (LCGC) yang dilakukan pada 2013 lalu. "Sampai saat ini kontribusi penjualan LCGC terhadap total penjualan kendaraan nasional bisa bertahan di angka 20%. Jadi memang stepping menuju pure EV itu perlu dilakukan secara alamiah," jelas Shodiq.

Baca juga:  Jokowi Sebut Dua Sampai Tiga Tahun Lagi Mobil Listrik Ramai di Jalanan

Kesiapan

Gaikindo sebagai asosiasi kendaraan di Indonesia menilai peralihan harus dilakukan bertahap. Seperti yang diungkapkan beberapa pabrikan di Indonesia, ada dua teknologi lain yang bisa dijadikan tahapan menuju kendaraan listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV), yaitu HEV (Hybrid Electric Vehicle) dan PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle).

"Seberapa cepat kita bisa menuju BEV tergantung kesiapan para stakeholder. Kalau baterai kendaraan listrik yang murah bisa tersedia dengan cepat, dan insentif pembelian atau penjualan BEV bisa diberikan dengan baik maka prosesnya bisa lebih cepat. Artinya ada banyak hal yang harus diperhatikan sebelum mencapai ke BEV," kata Shodiq.

Dalam acara tersebut juga hadir Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Sony Sulaksono dan Ketua Umum Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM) Hamdhani Dzulkarnaen Salim.

Shodq juga mengingatkan peralihan paradigma kendaraan bermesin menuju kendaraan listrik sebaiknya tidak mengganggu industri pendukung otomotif lainnya seperti komponen dan suku cadang. Sebab Shodiq mencatat setidaknya ada 1,5 juta karyawan yang bekerja di industri pendukung otomotif Tier 1 sampai Tier 3 yang perlu diperhatikan karena akan terdampak kebijakan mobil listrik tersebut.

Dampak

Ketua Umum Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM), Hamdhani Dzulkarnaen Salim juga menyatakan kekhawatirannya terkait dampak peralihan kebijakan mobil listrik di Indonesia.

Ia memperkirakan sekitar 47% perusahaan komponen yang menjadi anggota asosiasinya akan terdampak kebijakan kendaraan listrik. “Untuk bisa melakukan itu, kami perlu partner yang mumpuni di bidang teknologi kendaraan listrik. Sementara kalau diperhatikan, pabrikan otomotif contohnya Toyota, Hyundai, Tesla, dan Nissan itu mereka justru memiliki pabrik baterai sendiri. Buat kami, ini menjadi tantangan,” katanya.

Sementara Menperin menyebutkan pemerintah telah menyatakan kesiapannya untuk memasuki era kendaraan listrik. Tekad ini diperkuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) untuk Transportasi Jalan.

Pemerintah juga telah menetapkan peta jalan (roadmap) pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Roadmap EV dan Perhitungan Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN).

Ia mengakui jika menciptakan ekosistem dalam pengembangan kendaraan listrik, diperlukan keterlibatan dari para pemangku kepentingan yang meliputi industri otomotif, produsen baterai, dan konsumen. Pemerintah menargetkan produksi BEV pada tahun 2030 dapat mencapai 600 ribu unit untuk roda 4 atau lebih, serta 2,45 juta unit untuk roda 2. "Produksi kendaraan listrik diharapkan mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda 4 atau lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda 2," sebut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (Ndo/Raju)

Baca juga: Target Net Zero Emission, Indonesia Akan Setop Jual Kendaraan Konvensional pada 2050